Bekicaubabel.web.id|BANGKA BARAT — Pesan tegas disampaikan Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak,S.I.K.,S.H.M.H.,kepada jajaran Polairud dalam menyikapi aktivitas pertambangan ilegal di perairan Tembelok dan Kranggan.
Pengawasan tidak akan berhenti pada razia maupun imbauan. Setiap informasi mengenai aktivitas pertambangan yang diduga melanggar hukum akan terus dipantau dan ditindaklanjuti berdasarkan temuan di lapangan.
Kanit Gakkum Polairud Polres Bangka Barat, Ipda Januar, menegaskan bahwa jajarannya mendapat arahan untuk tidak lengah dalam melakukan pengawasan.
“Kita akan terus monitor dan tegas menindaklanjuti. Tambang ilegal di Tembelok dan Kranggan akan terus dipantau,” ujar Ipda Januar kepada narasipublik86.web.id, Minggu (20/9/2026).»
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa aktivitas pertambangan yang masih mencoba beroperasi secara sembunyi-sembunyi tidak luput dari perhatian aparat.
Informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas “kucing-kucingan” juga menjadi bagian dari bahan pemantauan. Aparat memastikan pengawasan terhadap kawasan tersebut tetap berjalan, sehingga aktivitas yang sebelumnya mencoba menghindari pengawasan tidak serta-merta dianggap luput dari perhatian.
Bukan Sekadar Imbauan
Langkah yang telah dilakukan Polairud sebelumnya menunjukkan bahwa penanganan tidak berhenti pada teguran. Mulai dari imbauan, penindakan hingga pembongkaran unit ponton selam atau ponsel, telah dilakukan terhadap aktivitas yang ditemukan melanggar ketentuan.
“Dari imbauan sampai penindakan dan pembongkaran unit ponton selam (ponsel), seharusnya menjadi gambaran dan efek jera bagi penambang lainnya,” tegas Ipda Januar.
Pesannya jelas: kawasan Tembelok dan Kranggan bukan ruang bebas hukum.
Setiap aktivitas pertambangan yang ditemukan melanggar ketentuan berpotensi berhadapan dengan tindakan penegakan hukum sesuai kewenangan aparat.
Pengawasan Internal Diperketat
Ipda Januar juga membantah adanya isu mengenai koordinasi antara aparat penegak hukum dengan pihak tertentu dalam aktivitas pertambangan tersebut.
Menurutnya, setiap anggota yang bertugas di lapangan tetap berada dalam pengawasan dan evaluasi internal.
“Tudingan atau isu yang mengatakan adanya koordinasi terhadap pihak APH, itu tidak benar. Anggota kita evaluasi setiap saat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Polairud Polres Bangka Barat tetap menjalankan tugas sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya dalam menjaga wilayah hukum perairan Bangka Barat.
Penegakan Hukum Tetap Mengedepankan Prosedur
Komitmen tersebut, lanjutnya, sejalan dengan arahan Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak agar jajaran Polairud menjalankan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan.
Pendekatan berupa imbauan, pemantauan, hingga penindakan dilakukan berdasarkan situasi dan temuan di lapangan. Dengan demikian, setiap informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan ilegal tetap perlu diverifikasi melalui pemeriksaan langsung sebelum ditarik menjadi kesimpulan hukum.
Bagi masyarakat, konsistensi pengawasan menjadi penting untuk memastikan kawasan perairan Tembelok dan Kranggan tidak kembali menjadi ruang bagi aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan.
Polairud Polres Bangka Barat memastikan pemantauan akan terus dilakukan. Setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan kewenangan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, Polairud Polres Bangka Barat menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah hukumnya akan terus dilakukan.
Bagi pihak yang masih mencoba beroperasi secara sembunyi-sembunyi, pesan aparat cukup terang: pemantauan terus berjalan, dan setiap pelanggaran yang ditemukan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Tembelok dan Kranggan tetap dalam pantauan Polairud Polres Bangka Barat.
“Kami tetap akan monitor,” tutup Ipda Januar.