BCB|Jakarta— Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak fundamental warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Hak tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi, karena masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, keluhan, aspirasi, maupun tuntutan terhadap berbagai persoalan yang mereka rasakan.
Namun, kebebasan menyampaikan pendapat bukan berarti seseorang dapat menyampaikan apa saja tanpa mempertimbangkan aturan, kepentingan orang lain, maupun dampak yang ditimbulkan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 secara tegas mengatur bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum, masyarakat tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
Ketentuan tersebut seharusnya menjadi pengingat bersama bahwa kritik dan keluhan masyarakat tetap memiliki tempat dalam negara demokrasi. Bahkan, keluhan yang disampaikan secara jujur dan berdasarkan fakta dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah maupun aparat untuk mengetahui persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Keluhan Masyarakat Jangan Dianggap Sebagai Gangguan
Di tengah berbagai persoalan sosial, ekonomi dan pelayanan publik, masyarakat tentu memiliki banyak hal yang ingin disampaikan.
Ada warga yang merasa aspirasinya belum didengar. Ada yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan kepastian mengenai suatu persoalan. Ada pula masyarakat yang mempertanyakan kebijakan atau tindakan tertentu karena berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.
Keluhan seperti itu semestinya tidak serta-merta dipandang sebagai bentuk perlawanan atau gangguan.
Justru, keluhan masyarakat dapat menjadi alarm sosial bahwa ada persoalan yang membutuhkan perhatian.
Ketika warga mengeluhkan kondisi ekonomi, kehilangan mata pencaharian, ketidakjelasan kebijakan, maupun persoalan lain yang menyangkut kepentingan mereka, pemerintah dan pihak terkait perlu membuka ruang komunikasi.
Masyarakat membutuhkan jawaban yang jelas, bukan sekadar diminta untuk diam.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa penyampaian aspirasi memiliki aturan. Kritik boleh disampaikan, keberatan boleh diutarakan, dan tuntutan dapat disuarakan, tetapi semuanya harus dilakukan secara tertib, damai dan bertanggung jawab.
Kritik Bukan Berarti Harus Menyerang
Dalam kehidupan demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah ataupun tindakan aparat merupakan sesuatu yang wajar.
Kritik justru dapat menjadi bagian dari kontrol sosial.
Namun, kritik akan kehilangan maknanya apabila disampaikan dengan cara yang justru menimbulkan keresahan, merendahkan martabat orang lain, menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, atau memicu pertentangan di tengah masyarakat.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara menyampaikan kritik dengan melakukan serangan terhadap pribadi.
Aspirasi yang kuat tidak selalu harus disampaikan dengan suara keras. Sebuah keluhan yang disertai data, fakta dan argumentasi yang jelas justru dapat memiliki kekuatan lebih besar.
Begitu pula pemerintah dan aparat penegak hukum perlu membedakan antara kritik yang merupakan bagian dari hak masyarakat dengan tindakan yang memang telah melanggar hukum.
Jangan sampai masyarakat merasa bahwa setiap bentuk kritik dianggap sebagai ancaman.
Sebaliknya, jangan pula kebebasan berpendapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum.
Aspirasi Harus Menjadi Jembatan, Bukan Pemicu Konflik
Persoalan yang muncul di masyarakat pada dasarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi.
Ketika terjadi perbedaan pandangan, ruang dialog harus dibuka. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan, sementara pemerintah, aparat maupun pihak terkait memberikan penjelasan berdasarkan aturan dan fakta.
Cara tersebut jauh lebih konstruktif dibandingkan saling menyalahkan.
Masyarakat membutuhkan kepastian. Pemerintah membutuhkan masukan. Aparat membutuhkan informasi dari lapangan. Sementara itu, insan pers memiliki peran menyampaikan informasi kepada publik secara berimbang dan berdasarkan fakta.
Jika seluruh unsur tersebut menjalankan perannya dengan baik, persoalan yang semula menjadi keluhan dapat berubah menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
Namun apabila komunikasi tertutup, keluhan yang tidak mendapatkan jawaban berpotensi berkembang menjadi kekecewaan.
Karena itu, setiap pihak perlu mengambil peran untuk menjaga agar kebebasan berpendapat tetap menjadi instrumen demokrasi, bukan menjadi pintu masuk konflik sosial.
Jangan Takut Menyampaikan Aspirasi, Tetapi Pahami Aturannya
Masyarakat tidak perlu takut menyampaikan pendapat ketika menemukan persoalan yang dianggap perlu dikritisi.
Hak tersebut telah dijamin oleh undang-undang.
Tetapi hak selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab.
Sebelum menyampaikan tudingan, masyarakat perlu memastikan informasi yang disampaikan benar. Sebelum menyebarkan sebuah informasi, perlu dipastikan sumbernya jelas. Sebelum melakukan aksi, perlu dipahami ketentuan yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum.
Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi suara sesaat, tetapi benar-benar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang memiliki kewenangan.
Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara.
Demokrasi juga berbicara tentang kesediaan untuk mendengarkan.
Pemerintah harus bersedia mendengar keluhan masyarakat. Aparat harus mampu menerima kritik sesuai koridor hukum. Masyarakat juga harus mampu menyampaikan aspirasi tanpa mengabaikan hak orang lain.
Kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan tanpa batas.
Kebebasan adalah hak yang harus digunakan secara bijak.
Sampaikan keluhan jika ada persoalan. Sampaikan kritik jika ada kebijakan yang dinilai keliru. Sampaikan aspirasi jika ada kepentingan masyarakat yang belum terakomodasi.
Namun, lakukan dengan cara yang tertib, damai, berdasarkan fakta dan bertanggung jawab.
Sebab suara masyarakat akan jauh lebih kuat ketika disampaikan bukan dengan amarah semata, melainkan dengan data, argumentasi dan kepedulian terhadap kepentingan bersama.
Gunakan hak berpendapat dengan bijak. Sampaikan aspirasi secara tertib, damai dan bertanggung jawab.(FK)