Oleh Eko Prasetiyo
MENTOK, BANGKA BARAT – Di tengah pernyataan pemerintah, DPRD, aparat kepolisian, dan pengelola SPBU yang menyebut stok bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kabupaten Bangka Barat dalam kondisi aman, masyarakat Kecamatan Tempilang masih dihadapkan pada kenyataan antrean panjang untuk mendapatkan Pertalite.
Selama sepekan terakhir, antrean kendaraan roda dua di SPBU 24.333.161 Desa Sangku menjadi pemandangan yang nyaris terjadi setiap hari. Sejak pagi buta, warga telah memadati area SPBU dan rela menunggu berjam-jam demi memperoleh beberapa liter BBM subsidi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Jika stok dan distribusi BBM benar-benar berjalan normal sebagaimana disampaikan berbagai pihak, mengapa antrean justru semakin panjang dan masyarakat masih kesulitan memperoleh BBM?
Persoalan yang dihadapi warga kini dinilai tidak lagi sebatas ketersediaan stok, melainkan menyangkut efektivitas tata kelola distribusi serta kepastian pelayanan kepada masyarakat.
Pada Kamis (23/7/2026), sejumlah warga kembali menyampaikan keluhan. Mereka mengaku kendaraan roda dua tertentu, seperti Suzuki Thunder dan Yamaha Vixion, hanya diperbolehkan mengisi sekitar lima liter Pertalite dalam sekali transaksi. Sementara itu, kendaraan roda empat yang telah terdaftar melalui sistem barcode masih dapat membeli hingga sekitar 40 liter sesuai ketentuan.
Perbedaan perlakuan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan. Masyarakat mempertanyakan apakah pembatasan lima liter bagi sepeda motor merupakan kebijakan resmi Pertamina, aturan internal SPBU, atau sekadar kebijakan operasional di lapangan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi yang secara khusus menerangkan dasar kebijakan tersebut. Padahal, kepastian aturan merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dalam pelayanan publik.
Selain antrean, masyarakat juga mengeluhkan meningkatnya harga BBM di tingkat pengecer yang disebut telah mencapai kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya tekanan pada rantai distribusi di tingkat bawah.
Secara ekonomi, semakin sulit masyarakat memperoleh BBM langsung di SPBU, semakin besar peluang munculnya praktik penjualan kembali BBM dengan harga jauh di atas harga subsidi. Padahal, program BBM subsidi ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, bukan membuka ruang keuntungan akibat terbatasnya akses distribusi.
Sejumlah warga juga mempertanyakan dugaan masih adanya pihak-pihak tertentu yang dapat memperoleh BBM dalam jumlah relatif besar untuk kemudian diperjualbelikan kembali. Dugaan tersebut tentu memerlukan pembuktian dan penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Apabila praktik tersebut benar terjadi, maka persoalan yang dihadapi bukan lagi terkait ketersediaan stok BBM, melainkan menyangkut pengawasan distribusi dan efektivitas pelaksanaan regulasi.
Sebelumnya, pada Minggu (19/7/2026), Polsek Tempilang melakukan monitoring langsung di SPBU 24.333.161 Desa Sangku. Kapolsek Tempilang bersama Kanit Reskrim, Kanit Intelkam, serta sejumlah personel memantau aktivitas penyaluran BBM sejak pukul 08.00 WIB.
Koordinator Lapangan SPBU, Santo, saat itu memastikan pasokan BBM dari Pertamina tetap berjalan normal tanpa adanya pengurangan kuota.
"Untuk stok BBM sampai dengan saat ini masih didistribusikan oleh Pertamina tanpa ada pengurangan. Masyarakat tidak perlu panik ataupun membeli BBM secara berlebihan," ujar Santo.
Sebagai langkah antisipasi, pihak SPBU juga menyediakan area parkir tambahan agar antrean kendaraan tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi.
Kapolsek Tempilang turut mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai ketentuan yang berlaku serta mengingatkan agar tidak menggunakan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.
Di sela-sela pemantauan, personel Polsek juga membagikan air minum kepada warga yang telah lama mengantre.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan antrean masih menjadi rutinitas yang harus dihadapi masyarakat hampir setiap hari.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan distribusi BBM tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan stok tersedia. Yang sama pentingnya adalah memastikan distribusi berlangsung secara transparan, tepat sasaran, serta diawasi secara konsisten sehingga masyarakat dapat memperoleh haknya tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean.
Uploader Eko Prasetiyo